Berdiri sejak 2020, kami adalah situs berita yang menyajikan bernama berita harian yang penting, jujur, aktual dan proporsional yang bersumber dari narasumber-narasumber yang kredibel https://infokomnews.com/portals id-id https://infokomnews.com/portals/berita/detail/banser-bahumembahu-bersihkan-sekolah-di-aceh-tamiang-pascabencana   infokomnews.com -  Senin, 2 Februari 2026, Banser Tanggap Bencana (BAGANA) melaksanakan kegiatan pembersihan material lumpur dan pasir di Gedung Sekolah MIN 4 Aceh Tamiang yang berlokasi di Jalan Duku, Desa Dukun Metro–Desa Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana agar proses belajar mengajar dapat segera kembali berjalan normal. Pembersihan difokuskan pada ruang-ruang kelas, halaman sekolah, serta sejumlah area lain yang terdampak dan tertutup lumpur serta pasir. Untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, BAGANA memobilisasi Tim BKO sebanyak 10 personel dari Sumatera Utara. Mereka bahu-membahu bersama pihak terkait dalam membersihkan sisa material bencana, sehingga proses pemulihan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Kehadiran Tim BKO diharapkan mampu meringankan beban pihak sekolah dan masyarakat sekitar, sekaligus mempercepat pemulihan sarana pendidikan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata solidaritas dan kepedulian kemanusiaan lintas daerah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di wilayah terdampak bencana. https://infokomnews.com/portals/berita/detail/mahfud-md-kpk-harus-objektif-diskresi-kuota-haji-gus-yaqut-tak-bisa-dipidana-serampangan   infokomnews.com - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD ikut buka suara terkait kasus kuota haji yang menjerat Mantan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlakukan eks Menag Yaqut secara adil. Hal itu disampaikan oleh Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah oleh kanal YouTube resmi Mahfud MD Official. Mulanya, Mahfud MD menerangkan bahwa patokan dasar untuk menentukan berapa kuota haji khusus dan reguler itu sudah ada. Untuk haji khusus, yang bayar mahal itu, 8% yang 92% untuk reguler. Dalam podcast tersebut, Mahfud menegaskan bahwa kasus kota haji ini sama dengan yang dialami oleh Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ia mengatakan bahwa apabila dalam kasus kuota haji ini ada segi yang mungkin benar, maka harus dibela. “Tetapi sama dengan Nadiem, kita harus bela juga kalau ada segi-segi yang mungkin benar. Pertama, kuota khusus ini kan datang dari pemerintah Arab Saudi sesudah persiapan haji selesai, di akhir-akhir masa. November 2023, Presiden pulang dari Saudi bilang ada jatah 20.000, tapi kan belum ada surat resmi baru wacana. Nah, kalau gitu 20.000 padahal kalau mau membentuk jemaah-jamaah baru itu kan harus dia menyediakan tempatnya di mana. Pada waktu itu, tempat setiap orang itu satu orang 0,8 meter jatahnya dari space-space yang tersedia. Itu kalau ditambah lagi 20.000 terus gimana gitu kan,” jelasnya dilansir Erakini Rabu (14/1/2026) dari podcast Terus Terang yang diunggah oleh kanal YouTube resmi Mahfud MD Official. Yang kedua, lanjut dia, suratnya belum resmi ada dari Arab Saudi. Sehingga harus memikirkan bagaimana dibagi dengan rumus space tadi itu. “Nah, dianggap melanggar karena kemudian masalah ini tidak diatur dengan sebuah peraturan menteri, melainkan dengan sebuah keputusan,” jelas Mahfud MD. Mahfud mengatakan dirinya bertemu dengan tim eks Menag Gus Yaqut. Mahfud dijelaskan oleh tim eks Menag Gus Yaqut bahwa sudah ada 2 peraturan menterinya untuk mengatur hal tersebut, sudah ada berdasar undang-undang. Namun, kemudian ada hal-hal yang diatur secara khusus tapi diatur dengan peraturan menteri. “Peraturan menterinya sudah ada dua, yang ini penetapan orangnya ini. Ditetapkan dengan kebijakan menteri itu yang dianggap salah. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan ya, bisa dipertimbangkan oleh hakim,’ katanya. Mahfud juga menyampaikan bahwa dirinya mengetahui pertimbangan pembagian kuota yang mepet, sementara keputusan dari Arab Saudi belum ada. Sehingga pertimbangan setelah didiskusikan dengan Presiden Jokowi waktu itu diputuskan dibagi 2 dengan swasta. “Saya dengar juga, karena pada waktu sudah mendesak, gimana nih baginya sementara keputusannya dari Arab Saudi belum ada, waktunya mepet. Karena waktu itu saya kan Pak Jokowi Oktober, November wacana itu muncul di DPR dan sebagainya sudah muncul, tapi belum ada konkretnya itu. Baru sesudah itu kan lah ini sudah ada barangnya ini semuanya sudah settle lah sudah sudah bagus nih mau diapain, kan gitu. Sehingga pada waktu itu, yang ketika dikonsultasikan ke presiden, bagus juga, presiden niatnya bagus juga. Ya sudahlah, ini sudah mendesak gini biar swasta juga ikut membantu bagi 2 saja,” jelasnya. Mahfud MD menyebut bahwa keputusan itu atas sepengetuan Presiden Jokowi. “Tapi maksudnya bukan bukan untuk diperdagangkan, karena sudah mendesak agar swasta juga ikut membantu mencari. Wong yang tahun sebelumnya saja ada 8.000 kok tambah kota khusus dari Arab Saudi yang meninggal aja sampai 800 orang karena desak-desakan begitu, secara mendadak ditumpahkan ke reguler itu. Nah, saya tidak bermaksud membenarkan Gus Yaqut gitu ya, tetapi fakta-fakta ini supaya didalami oleh hakim,” ujar Mahfud. https://infokomnews.com/portals/berita/detail/narasi-kekuasaan-dan-representasi-budaya-telaah-komunikasi-antarbudaya-pada-konflik-nutrans7   1. Pendahuluan Krisis sosial dan politik yang melanda masyarakat digital saat ini menunjukkan bahwa media massa bukan hanya alat penyebaran informasi, tetapi juga penguasa makna yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi publik. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan meningkatnya konsumsi konten hiburan, media sering kali beroperasi dengan logika rating, komersialisasi, dan hiburan, yang kadang bertolak belakang dengan sensitivitas budaya dan keagamaan kelompok tertentu. Salah satu konflik yang mencuat di Indonesia adalah perseteruan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Trans7, ketika sebuah tayangan televisi menampilkan representasi pesantren yang dianggap merendahkan martabat santri dan melecehkan simbol-simbol keagamaan. Kontroversi ini mendapat respons luas masyarakat, terutama warga NU dan kalangan pesantren, sehingga menjadi isu nasional. Meskipun pihak Trans7 kemudian memberi klarifikasi, konflik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antar budaya yang cukup tajam. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, komunikasi antar budaya memegang peranan penting, khususnya ketika media menggambarkan kelompok sosial tertentu. Perbedaan nilai, tradisi, simbol, dan cara pandang antar kelompok menjadi potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Media yang gagal memahami nilai budaya pesantren akan menghasilkan representasi yang keliru, bahkan ofensif. Sebaliknya, institusi keagamaan yang merasa identitasnya diserang akan melakukan perlawanan simbolik untuk mempertahankan martabat komunitasnya. Artikel ini mengintegrasikan seluruh teori tersebut untuk menganalisis konflik NU vs Trans7 dan menyusun pesan damai sebagai solusi komunikasi. 2. Analisis Konflik Berdasarkan Kerangka Komunikasi Antar Budaya a. Konflik Sebagai Benturan Sistem Makna Littlejohn, Foss, dan Oetzel (2017) menjelaskan bahwa budaya merupakan bagian dari pada kerangka makna yang dapat membentuk cara individu attau kelompok dalam menafsirkan realitas sosial atau fenomena tertentu. Budaya tidak hanya tampil dalam bentuk adat, kebiasaan atau ritual tertentu, tetapi juga mencakup cara berfikir, merasakan, serta memaknai simbol-simbol sosial. Maka ketika dua kelompok memiliki sistem makna yang berbeda dalam memandang realitas sosial, muncul potensi miskomunikasi yang besar. Contoh dari kesenjangan budaya ini amat jelas pada relasi antara NU, komuniatas pesantren, dan institusi media seperti trans 7. Bagi warga pesantren, budaya religius yang mereka anut dibangun melalui proses panjang berupa internalisasi nilai-nilai moral, penghormatan terhadap guru (kyai), penghargaan terhadap ilmu, serta pemaknaan mendalam terhadap simbol-simbol keagamaan dan representasi otoritas keilmuan Islam yang diwariskan secara turun-temurun antargenerasi. Setiap perilaku yang diajarkan tak cukup dipahami sebagai interaksi yang kering dari makna, melainkan memuat nilai spiritual dan kultural. Wajar saja jika dalam hal tertentu, praktik kebudayaan tersebut dianggap sakral. Sebaliknya, budaya media televusi berada pada lanskap yang amat berbeda. Fokus media bukan berangkat dari kerangka komersialisasi, pencarian uang, dramatiasi, dan simplifikasi realitas agar dapat dipahami oleh penonton secara luas. Dalam perspektif produser televisi, simbol-simbol pesantren dapat dianggap sebagai elemen visual yang menarik, lucu, atau unik untuk dikemas menjadi konten hiburan. Logika hiburan ini sering kali tidak memperhitungkan konsekuensi budaya, terutama ketika simbol-simbol tersebut memiliki dimensi kesakralan dalam komunitas asalnya. Ketika trans 7 mengemas informasi terkait pesantren dengan tampilan yang keliru atau dalam bentuk komedi, maka akan terjadi tumpang tindih makna antara dua budaya yang berbeda, yaitu budaya religius yang didapat dari proses internalisasi keagamaan yang panjang dan mendalam, dengan budaya trans 7 yang berorientasi pada komersialisasi dan media hiburan. Bagi warga NU, tentunya tayangan tersebut telah mereduksi makna atas sesuatu yang dianggap sacral. Di sinilah mekanisme konflik sosial keagamaan mulai muncul, ketika satu pihak merasa identitas budayanya direndahkan oleh representasi pihak lain. Demikian itu, konflik antara NU vs Trans 7 dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari kegagalan komunikasi antar budaya, yaitu ketidakmampuan kedua pihak untuk menyelaraskan perspektif nilai, dan sensitivitas simbolik yang mereka pegang.  b. Stereotip dan Representasi Keliru Dalam kajian komunikasi antar budaya, streotip dianggap sebagai salah satu faktor yang signifikan dalam memicu konflik atau ketegangan di antara dua kelompok. Streotip biasanya tampil dengan framing bombastis dan hyperbolis, simplistik, dan generalisasi, yang berdampak tertutupnya sifat atau makna asli dari objek tersebut. Streotip sering kali memunculkan konflik, ketika trans 7 memvisualisasikan pesantren dengan lingkungan yang penuh kelucuan, identic dengan kemisinan, atau digambarkan sebagai tempat dengan pola pikir tradisional dan terbelakang, maka sejatinya media sedang memproduksi streotip yang tidak hanya keliru, tetapi juga mereduksi martabat dan kultural budaya pesantren. Padahal dalam realitas sejarah kebangsaan, pesantren merupakan pilar utama peradaban Islam di Nusantara. Dari bilik-bilik pesantren lahir para ulama kharismatik, pemikir besar serta tokoh nasional yang telah mendedikasikan tengaganya bagi perkembangan bangsa. Pesantren tak hanya dianggap sebagai institusi pendidikan semata, melainkan ruang pembentukan karakter, pusat transmisi keilmuan, serta wadah internalisasi moral dan adab yang disesuiakan dengan ciri khas keindonesiaan selama berabad-abad. Ketika intitusi seberharga ini direkduksi demi kepentingan konten, dan objek komedi, maka telah terjadi apa yang disebut sebagai cultural misframing, yaitu pembungkusan budaya yang tidak sesuai dengan realitas dan makna internal kelompok tersebut.  Akibatnya, konflik pun tak terelakkan. NU sebagai organisasi keagamaan dan kultural terbesar di Indonesia memandang tayangan tersebut bukan hanya sebagai kesalahan teknis, tetapi sebagai bentuk pelecehan simbolik terhadap identitas mereka. Respons NU berupa tuntutan klarifikasi adalah bentuk komunikasi korektif yang lazim muncul ketika terjadi benturan antar budaya. NU menginginkan agar media lebih sensitif dan lebih menghargai identitas pesantren, serta memahami bahwa budaya pesantren tidak bisa diperlakukan hanya sebagai materi hiburan. Konflik NU vs Trans7 ini kemudian menjadi contoh nyata bagaimana kegagalan memahami budaya lain—terutama melalui stereotip dan misrepresentasi—dapat memicu gesekan sosial-keagamaan yang lebih luas. Ia memperlihatkan bahwa dalam masyarakat multikultural, sensitivitas budaya bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar untuk menjaga harmoni sosial. 3. Analisis Teoritis a. Analisis Menggunakan Peace Journalism Theory (Galtung, 1996) Johan Galtung (1996) memperkenalkan konsep jurnalisme damai sebagai alternative dari praktik jurnalisme arus utama yang kerap fokus pada orientasi konflik. Dalam kerangka ini, jurnalisme ideal seharusnya mendorong penyelesaian masalah secara kontruktif. Galtung menekankan bahwa media perlu mengedepankan beberapa cara: pendekatan humanis menghindari sensasionalisme menghadirkan berbagai perspektif menelusuri akar permasalahan tidak terjebak pada narasi sempit yang merugikan objek media. Jika konsep di atas diterapkan pada kasus NU vs Trans 7, maka secara jelas trans 7 telah menampilkan tayangan yang tidak sejalan denga orientasi peace journalism. Konten yang diproduksi trans 7 menimbulkan keresahan dan kemarahan warga nadhliyin, menunjukkan bahwa media telah gagal mengantisipasi sensitivitas budaya dan keagamaan komunitas pesantren. Dalam kerangka Galtung, situasi ini terjadi karena media lebih mengedepankan hiburan dan sensaionalisme tanpa mempertimbangkan dampak terhadap keharmonisan sosial. Alih-alih membangun pemahaman lintas budaya, tayangan tersebut justru memunculkan kesan yang merendahkan dan melecehkan tradisi pesantren.  Salah satu prinsip penting dalam media adalah membangun empati budaya melalui penyajian yang sensitive terhadap nilai-nilai kelompok lain. Ketika trans 7 menayangkan tradisi pesantren tanpa melalui dialog, riset budaya ataupun konsultasi dengan pihak pesantren, maka dalam hal ini trans 7 terlah mengabaikan prinsip utama jurnalisme damai. Setiap budaya, termasuk NU, akan bersifar reaktif ketika symbol budayanya direduksi menjadi komedi atau hiburan. Tak heran dari fenomena tersebut muncul kesenjangan persepsi dan reaksi emosional. b. Analisis Menggunakan Crisis Communication Theory (Coombs, 2015) W. Timothy Coombs (2015) menguraikan bahwa krisis terjadi ketika publik menilai suatu tindakan lembaga telah merugikan mereka. Dalam hal ini, krisis bukan hanya tentang peristiwa yang terjadi, tatapi membentuk persepsi sosial yang tertanam dalam benak masyarakat. Untuk mengatasi krisis, Coombs menguraikan empat pilar utama strategi komunikasi krisis, di antaranya: Transparansi dalam komunikasi Respons cepat Ekspresi empati Tindakan korektif nyata Tranparansi berarti organisasi harus terbuka mengenai apa yang terjadi dan tidak menyebunyikan informasi yang relevan. Respon cepat dibutuhkan agar mencegah munculnya narasi liar dan spekulasi negatif yang dapat memperburuk situasi. Empati menjadi elemen penting untuk menunjukkan bahwa organisasi memahami pihak yang terdampak. Sementara itu, tindakan korektif diwujudkan melalui langkah nyata untuk memperbaiki kesalahan dan mencegahnya terulang. Jika diterapkan pada kasus trans 7 dan NU, meskipun pihak media tersebut telah meminfa maaf secara formal, namun permohonan maaf tidak boleh dangkal dan hanya diniatkan sebagai kewajiban administrative. Menurut Coombs, Permintaan harus disertai pengakuan akan kesalahan serta memahami nilai yang telah dilanggar.  Sebagai pihak yang terdampak dari tayangan trans 7, tentunya warga NU menuntut pengakukan bahwa nilai keagamaan dan kultural mereka telah direduksi dan disalahpahami. Jika media hanya memberikan klarifikasi defenitif, seperti ungkapan “tidak ada niat menghina”, hal itu hanya akan memperkuat ketegangan dan menambah krisis, sebab ungkapan tersebut seakan-akan menolak tanggung jawab moral.  Maka dalam kasus ini, tindakan yang tepat menurut teori Coombs, adalah trans 7 perlu menunjukkan empati yang tulus, menyampaikan langkah evaluasi internal, serta bersedia berdiaolog dengan tokoh NU, dengan demikian citra lembaga dapat pulih lebih cepat. Pada tahap ini, manajemen krisis tdak hanya menyelesaikan konflik jangka pendek, tetapi juga membangun kepercayaan public dalam jangka panjang.  c. Analisis Menggunakan Dialogical Communication (Freire, 1970) Paulo Freire menjelaskan bahwa dialog sejati terjadi ketika dua pihak bertemu dalam posisi setara dan ada ruang untuk saling mendengarkan. Bagi Freire, dialog bukan hanya sebatas percakapan biasa, tapi proses pembebasan setiap individua tau kelompok nntuk mengembangkan kesadaran kritisnya. Dialog harus melibatkan: kesadaran kritis, saling mendengarkan, kerendahan hati, keterbukaan, dan penghargaan terhadap pengalaman hidup orang lain. Sementara itu, kasus yang dialami NU vs Trans 7 tampak tidak menerapkan point-point penting dalam dialog di atas. Proses reduksi tayangan dilakukan oleh sepihak oleh media tanpa melibatkan komunitas pesantren sebagai pemilik budaya. Pesantren hanya ditampilkan sebagai objek representasi, bukan mitra dialog. Ketika suatu kelompok hanya dijadikan objek representasi tanpa diberikan kesempatan untuk berbicara dan membalidasi diri mereka atau budaya mereka, maka telah terjadi ketimpangan relasi kekuasaan. Inilah yang menjadi penolakan Freire, karena komunikasi semacam itu kerap menghilangan representasi dari kelompok lain. Pola komunikasi ini disebut oleh Freire sebagai bentuk anti-dialogue, yakni komunikasu yang tidak memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk mengontrol narasi tentang identitas kelompok mereka sendiri. Media sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan simbolik dari pada pesantren harus menyadari posisi ini dan dampak dari representasi sepihak tanpa melibatkan objek yang atau kelompok tersebut. d. Analisis Menggunakan Communicative Action (Habermas, 1984) Habermas memandang komunikasi sebagai tindakan sosial yang harus didasarkan pada: kejujuran, rasionalitas, kesetaraan, ketiadaan tekanan atau manipulasi Pola komunikasi di atas ini membentuk apa yang ia sebut sebagai komunikasi yang beroreintasi pada pemahaman (communicative action). Model komunikasi ini bertujuan untuk mencapai persetujuan yang rasional, bukan untuk mendominasi atas kelompok lain. Ketika keempat prinsip ini teidak terpenuhi, maka akan berdampak pada komunikasi yang bersifat manipulatif yang dapat mmerusak tatanan sosial dan kerugian moral bagi pihal lain. Sementara itu, apa yang terjadi pada peristiwa NU vs Trans 7 erupakan contoh ketidakseimbangan komunikasi yang merugikan satu pihak. Media menampilkan representasi budaya pesantern dengan interpretasi yang menyimpang dari pemahaman komunitas pesantren itu sendiri. Distorsi ini disebut oleh Habernas sebagai distorsi in communicative rationality, yaitu ketika media gagal menyajikan informasi aktual dan abai terhadap norma budaya pada komunitas terkait.  4. Integrasi Teori dalam Konteks Komunikasi Antar Budaya Jika seluruh teori komunikasi di atas digabungkan, maka akan terlihat secara jelas bahwa konflik antara NU vs Trans 7 merupakan persoalan yang begitu kompleks. Masing-masing teori di atas memberikan kunci untuk membongkar lapisan-lapisan konflik secara lebih komprehensif.. Ia mencakup: a. kesalahan representasi budaya (Galtung), Bermula pada kesalahan dalam merepresentasikan budaya pesantren. Media gagal menampilkan pesantren dalam tampilan realitas nilai dan symbol yang sebenarnya. Bahwa apa yang dihormati dan dianggap sakral bagi warga NU tak seharusnya dipahami secara simplistic dan dijadikan bahan komodifikasi komedi atau hiburan. Tentunya hal tersebut menyalahi prinsip jurnalisme damai yang menuntut empati, akurasi kultural dan tanggung jawab sosial. b. kegagalan manajemen krisis (Coombs) Konflik ini semakin membesar tatkala Trans7 gagal melakukan manajemen krisis. Respon Trans7 atas protes tontontn yang ditampilkan dianggap tidak memberikan kesan empati terhadap luka simbolik yang dirasakan oleh warga NU. Maka, ketika respon tidak memadai, tentunya akan muncul ketidakpuasan publik, dan berdampak pada penururnan citra organisasi yang semakin terpuruk. c. ketidaksetaraan dialog (Freire) Tayangan yang ditampilkan oleh Trans7 merupakan hasil pengamatannya secara sepihak. Mereka mengabaikan kompleksitas budaya dan norma yang berlaku pada warga NU. Tidak adanya ruang untuk mengakomodir pihak pesantren yang berdampak pada relasi kuasa yang timpang dan membuka ruang bagi kekerasan simbolik. d. distorsi komunikasi (Habermas), Terjadi distori komunikasi dikarenakan media memproduksi konten yang tidak bersandar pada kejujuran komunikatif, melainkan tindakan teknis pragmatis demi mencapai kenaikan rating. Demikian itu, mendorong konflik ini menjadi semakin kompleks. e. serta perbedaan sistem makna antar budaya (Littlejohn dkk.). Ketidakmampuan memahami makna membuat Trans7 memandang suatu budaya pesantren dengan kacamata merendahkan, dengan menampilkannya sebagai bentuk komedi dan hiburan yang mana hal tersebut sakral bagi warga NU. Maka dari itu, konflik NU vs Trans7 tak seharusnya dipahami sebagai insiden sepihak, melainkan gambaran tentang rendahnya literasi budaya di kalangan praktisi media. Ketidakmampuan suatu pihak dalam memahami makna bagi pihak lain membuat informasi menjadi keliru, dan inilah penyebab terjadinya ketegangan antara dua pihak tersebut. Kasus ini menyoroti pentingnya Pendidikan komunikasi antar budaya bagi seluruh pelaku industri media di Indonesia. Agar informasi yang disampaikan tentang identitas atau budaya tertentu tidak menjadi bola liar yang dapat memicu ketegangan sosial dan kerugian bagi pihak yang dijakan objek representasi. 5. Pesan Damai: Kerangka Solusi Komunikasi Antar Budaya Berdasarkan seluruh analis di atas, maka perlunya melakukan rekonsilisasi komunikasi yang bermuara pada pesan damai. a. Menghargai Identitas Budaya Pesantren Media perlu menyadari bahwa pesantren memang memiliki banyak nilai dan norma yang kuat. Dengan demikian, tayangan tentang pesantren harus ditampilkan dengan baik demi menghormati martabat warga NU. b. Mengedepankan Jurnalisme Damai Produksi media harus bergerak ke arah yang lebih damai dengan membuka ruang dialog antara kedua pihak, bukan malah memperkuat streotip atau menimbulkan ketegangan baru. c. Membangun Dialog Kolegial Hubungan antara media-pesantren perlu dibangun melalui kertemuan rutin, bukan hanya ketika terjadi konflik. d. Melakukan Tindakan Korektif Berbasis Empati Media dapat mengundang komunitas pesantren agara dapat ikut serta dalam proses konten kreatif yang melibatkan tentang budaya dan norma pesantren, agar lebih akuran dan tidak menyinggung. e. Meningkatkan Literasi Budaya Kru Media Para pembuat program dan divisi media harus mendapatkan pengetahuan tentang komunikasi antarbudaya agar dapat memahami keragaman nilai masyarakat. f. Mengembangkan Representasi Positif Seharusnya media menampilkan sisi positif pesantren sebagai pilar bangsa sejak sebelum kemerdekaan, bukan hanya komedi dan gambaran dangkal. g. Membangun Mekanisme Pengawasan Konten NU dan Trans7 sebaiknya membentuk komunikasi kolaoratif guna mengevaluasi representasi budaya agar sesuai dengan etika dan realitas. Kesimpulan Konflik antara NU vs Trans7 menampilkan bahwa kemampuan komunikasi lintas budaya merupakan bagian penting agar dapat menjaga keharmonisan sosial di Indonesia. Kegagalan dalam memahami budaya pesantren menjadi titik kesalahan Trans7 yang kemudian dijadikan sebagai bagan objek representasi tanpa adanya kepekaan budaya dan keterbukaan dialog. Dengan mengintegrasikan prinsip jurnalisme damai, strategi penanganan krisis, pendekatan dialogis, serta konsep tindakan komunikatif, maka media dapat menjadi jembatan untuk memulihkan hubungan dan memperkuat persatuan masyarakat. Sebagai negara yang memiliki berbagai macam suku dan budaya, maka komunikasi antarbudaya menjadi elemen yang sangat penting. Tidak hanya sebagai teori akadmis, melainkan sebagai landasan sosial yang berguna untuk menciptakan kedamaian bersama. Kasus ini menjadi pelajaran sekaligus pengingat bahwa media memiliki pengaruh besar yang berpotensi membentuk persepsi masyarakat secara umum, dan pengaruh tersebut harus dijalankan dengna damai dan penuh tanggung jawab moral. Oleh : Ahmad Syukri https://infokomnews.com/portals/berita/detail/sikap-gp-ansor-atas-proses-hukum-gus-yaqut-hormati-hukum-dan-siapkan-pendampingan   infokomnews.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan menghormati proses hukum atas penetapan Menteri Agama Republik Indonesia periode 2020–2024, H. Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap tersebut merupakan komitmen GP Ansor dalam menjunjung supremasi hukum di Indonesia. Ketua Umum GP Ansor, H. Addin Jauharudin, menegaskan bahwa sebagai organisasi kepemudaan yang berlandaskan nilai kebangsaan, keadilan, dan konstitusi, GP Ansor menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, GP Ansor tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Bang Addin menyatakan setiap warga negara, termasuk Gus Yaqut, memiliki hak yang sama di hadapan hukum hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagai kader dan mantan Ketua Umum GP Ansor periode 2015–2024 serta Ketua Dewan Penasihat, GP Ansor memandang memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk memastikan terpenuhinya hak-hak hukum Gus Yaqut secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, GP Ansor akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor. Pendampingan ini ditegaskan tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan semata-mata untuk menjamin prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. https://infokomnews.com/portals/berita/detail/pbnu-tetapkan-tema-harlah-100-tahun-nu-masehi-acara-puncak-31-januari-2026-di-gbk   infokomnews.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya secara resmi meluncurkan tema Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU versi Masehi, yaitu “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Mulia.” Peluncuran ini disampaikan dalam acara Khatmil Quran dan Istighotsah Harlah ke-103 NU di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Senin (5/1/2025). Gus Yahya menjelaskan, tema tersebut merupakan kelanjutan dari visi besar Membangun Peradaban yang menjadi cita-cita berdirinya Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Tema itu juga berkesinambungan dengan Harlah 1 Abad NU versi Hijriah yang telah lebih dulu digelar. “Jam’iyyah ini didirikan dengan visi membangun peradaban, bukan hanya untuk bangsa Indonesia saja, tapi untuk seluruh umat manusia,” tegasnya. Menurut Gus Yahya, cita-cita membangun peradaban yang mulia harus tertanam dalam pikiran dan hati seluruh warga NU. Ia menegaskan pentingnya persatuan dalam mewujudkan perjuangan tersebut. “Tidak ada pilihan menjadi barisan perjuangan yang kuat selain kita harus bersatu,” ujarnya. Lebih lanjut, Gus Yahya mengungkapkan bahwa berdasarkan keputusan Muktamar ke-32 di Makassar, peringatan Harlah NU secara resmi memakai penanggalan hijriah. Namun untuk memudahkan masyarakat internasional, PBNU juga menetapkan peringatan Harlah dengan penanggalan masehi, yakni setiap 31 Januari yang bertepatan dengan berdirinya NU pada 31 Januari 1926. Sebagai puncak peringatan, PBNU akan menggelar selamatan 100 tahun Nahdlatul Ulama versi Masehi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 31 Januari 2026 mendatang. “Insyaallah kita akan selenggarakan selamatan besar di GBK, walau mungkin tidak sebesar Harlah 1 Abad di Sidoarjo tahun lalu,” tutur Gus Yahya optimistis. https://infokomnews.com/portals/berita/detail/presiden-prabowo-beri-penghargaan-kepada-ketum-gp-ansor-atas-kontribusi-swasembada-pangan   infokomnews.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan Piagam Penghargaan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, H. Addin Jauharuddin, atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan nasional. Penghargaan tersebut diserahkan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026), sebagai bentuk apresiasi negara terhadap peran strategis GP Ansor dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas, khususnya melalui penggerakan generasi milenial untuk meningkatkan produksi beras nasional. Menanggapi penghargaan itu, Bang Addin menyampaikan rasa syukur dan menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh kader GP Ansor di berbagai daerah. Ia menyebut penghargaan itu sebagai milik bersama keluarga besar GP Ansor se-Indonesia. Menurut Bang Addin, kontribusi besar datang dari Banser Patriot Ketahanan Pangan yang secara konsisten menggerakkan program swasembada pangan sesuai potensi lokal masing-masing wilayah. Gerakan ini dideklarasikan pertama kali pada Harlah ke-91 GP Ansor di Banyumas dan kemudian berkembang ke berbagai daerah. Gerakan Banser Patriot Ketahanan Pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi kader serta sinergi program dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. “Ini bukan akhir, tetapi awal untuk terus menguatkan gerakan yang memberi maslahat bagi umat, NU, bangsa, dan negara,” pungkas Bang Addin. https://infokomnews.com/portals/berita/detail/kapolri-hadiri-apel-banser-10000-personel-disiapkan-amankan-nataru   infokomnews.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar Apel Kebangsaan 10.000 Banser dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 di pelataran Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025). Apel Kebangsaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kegiatan ini menjadi wujud penguatan kesiapsiagaan Banser dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Nataru. Puluhan ribu kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dari berbagai daerah di Indonesia turut hadir dan disiapkan untuk terlibat langsung dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di sejumlah wilayah. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Banser memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendukung program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Banser bukan hanya organisasi kepemudaan, tetapi simbol nyata Islam moderat yang inklusif dan rahmatan lil alamin. Sejarah telah mencatat peran Banser dalam menjaga kemerdekaan, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hingga hari ini, Banser terus berada di garda terdepan menjaga NKRI,” ujar Kapolri. Kapolri juga mengapresiasi keterlibatan 10.000 kader Banser yang diterjunkan dalam pengamanan Nataru 2026. Menurutnya, tantangan pengamanan akhir tahun semakin kompleks, termasuk potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem dan ancaman siklon. “Saya menitipkan kesiapsiagaan Banser, khususnya dalam menghadapi potensi bencana. Banser memiliki kemampuan evakuasi, SAR, dan tanggap darurat yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri turut memberikan penghormatan kepada almarhum Riyanto, kader Banser yang gugur saat menyelamatkan jemaat Nasrani dalam peristiwa bom Natal 2000 di Mojokerto. “Beliau adalah pahlawan kemanusiaan. Pengorbanannya menjadi teladan nyata nilai toleransi dan pengabdian Banser kepada bangsa dan negara,” ungkap Kapolri. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin Bakar menegaskan bahwa Banser hadir sebagai kekuatan penjaga harmoni bangsa, negara, dan kemanusiaan. Addin menyebut Ansor memiliki berbagai satuan khusus yang siap bersinergi dengan Polri dan TNI. “Banser memiliki satuan lengkap, mulai dari Banser Tanggap Bencana, Banser Lalu Lintas, Banser Pemadam Kebakaran, Banser Maritim, Banser Kesehatan, Banser Protokoler, hingga satuan intelijen untuk menjaga moderasi beragama,” ujar Addin. Menurutnya, seluruh satuan tersebut didedikasikan untuk melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga harmoni kebangsaan. “Slogan kita hari ini adalah Harmoni Bangsaku, Lestari Alamku. Banser akan selalu berada di garda terdepan menjaga persatuan, keamanan, serta terlibat aktif dalam penanganan bencana dan pelestarian lingkungan,” tambahnya. Addin juga menegaskan komitmen GP Ansor dan Banser untuk mendukung penuh program-program pemerintah, termasuk penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Ansor dan Banser siap menjadi penggerak program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat bawah,” pungkasnya. https://infokomnews.com/portals/berita/detail/jaga-jakarta-gp-ansor-dki-siap-amankan-natal-dan-tahun-baru-2026   infokomnews.com - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) DKI Jakarta menggelar Apel Banser Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2026 sebagai wujud kesiapsiagaan menjaga kondusivitas dan keamanan Ibu Kota. Apel dilaksanakan di Markas Komando GP Ansor DKI Jakarta, Jalan Tebet Raya No. 100, Jakarta Selatan, pada Minggu, 21 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang disiapkan untuk terlibat langsung dalam pengamanan rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah DKI Jakarta. Dalam amanatnya, Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta, H. Muhammad Ainul Yakin, menegaskan bahwa Banser memiliki tanggung jawab moral dan kebangsaan sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan, toleransi, serta stabilitas keamanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan, kedisiplinan, dan soliditas kader dalam setiap penugasan. “Jaga Jakarta. Jaga toleransi, jaga persaudaraan. Pastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh kedamaian,” tegasnya. Apel ini menjadi simbol kesiapan dan komitmen Banser GP Ansor DKI Jakarta dalam mengawal nilai-nilai kebangsaan, merawat keberagaman, serta memperkuat peran pemuda Ansor sebagai pilar penjaga harmoni sosial di tengah dinamika Ibu Kota. https://infokomnews.com/portals/berita/detail/menjelang-natal-ansor-banser-bersihkan-gereja-terdampak-banjir-di-tapteng   infokomnews.com - Banser Tanggap Bencana (BAGANA) GP Ansor kembali melakukan aksi kemanusiaan dengan membersihkan gereja yang terdampak banjir dan lumpur di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Lokasi yang dibersihkan meliputi Gereja HKBP Distrik IX Sibolga serta Gereja Santalusia di Dusun Sipining Pining, Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H. Addin Jauharudin, menegaskan bahwa tim bantuan yang diturunkan ke wilayah bencana di Sumatera dan Aceh bekerja tanpa melihat latar belakang para korban. “Semua yang terdampak, apapun agama dan sukunya, jika kami mampu pasti akan dibantu,” ujar Bang Addin di Jakarta, Sabtu, 13 Desember 2025. Ia menambahkan, pembersihan gereja dilakukan agar umat Kristiani dapat menjalani ibadah Natal dengan nyaman, mengingat perayaan tinggal menghitung hari. “Di tengah bencana, saudara-saudara kita ingin beribadah dengan khusyuk dan nyaman. Agar tidak terganggu, Banser di lapangan ikut membersihkan gereja,” jelasnya. Aksi bersih-bersih tempat ibadah ini merupakan bagian dari operasi nasional Bagana di wilayah bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain distribusi logistik, Banser juga membantu memulihkan fasilitas publik seperti sekolah, tempat ibadah, puskesmas, hingga sanitasi dan akses jalan. Sementara itu, Korwil GP Ansor Sumatera Utara, H. Timbul Pasaribu, mengatakan bahwa personel Banser bekerja menyingkirkan lumpur, sampah, dan material yang terbawa banjir agar gereja aman kembali digunakan. “Kami memastikan area gereja bersih dan kembali aman,” ujarnya. Tak hanya gereja, PC GP Ansor Tapanuli Tengah bersama Banser juga turut membersihkan masjid-masjid yang ikut terdampak banjir sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan lintas agama. https://infokomnews.com/portals/berita/detail/tak-hanya-salurkan-bantuan-banser-bersihbersih-sekolah-dan-rumah-ibadah   infokomnews.com - Selain menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi warga terdampak, Banser Tanggap Bencana (Bagana) juga mengerahkan personel untuk membersihkan berbagai fasilitas umum di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan pemulihan layanan publik pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Bagana melakukan koordinasi intensif dengan pengelola sekolah, puskesmas, hingga rumah ibadah—baik masjid maupun gereja. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan proses pembersihan berjalan sesuai prosedur dan mendapatkan izin resmi dari pihak terkait. Banyak fasilitas publik lumpuh akibat genangan air dan tumpukan lumpur, sehingga komunikasi lapangan menjadi kunci agar penataan kembali dapat dilakukan tanpa hambatan. Di berbagai titik terdampak, personel Bagana terlihat mulai membersihkan ruang kelas, mengangkat peralatan yang rusak, hingga menyingkirkan endapan lumpur tebal yang menghambat aktivitas masyarakat. Sementara di rumah ibadah, tim bergerak memastikan area kembali steril dan aman digunakan untuk kegiatan keagamaan. Upaya ini bukan hanya memulihkan kondisi fisik bangunan, tetapi juga mengembalikan rasa aman dan harapan warga setelah melewati masa sulit akibat banjir. Saat ini, Bagana tidak hanya terlibat dalam proses evakuasi dan distribusi logistik, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pemulihan sarana publik. Melalui kerja cepat di lapangan, Banser berharap layanan dasar masyarakat dapat kembali normal sehingga pemulihan kehidupan warga berlangsung lebih cepat.